Tanggulangi Kemiskinan Melalui Ekonomi Kerakyatan

Dalam mengantisipasi masalah kemiskinan di DKI Jakarta, Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta menggelar lokakarya penguatan kelembagaan komite penanggulangan kemiskinan dan pembentukan satuan tugas pemberdayaan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) di Balaikota, akhir pekan lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam kata sambutannya, seperti dilaporkan beritajakarta.com, mengatakan lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan mengenai penguatan kelembagaan komite penaggulangan kemiskinan daerah dan konsep struktur organisasi mengenai satuan tugas KKMB.

Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara sungguh-sungguh. Karena itu, GBHN 1999-2004 mengamanatkan bahwa perekonomian rakyat dikembangkan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi.

Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan, tutur Fauzi, adalah penegakan prinsip demokrasi ekonomi, disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sehingga memungkinkan potensi bangsa mendapatkan kesempatan, perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup, partisipasi, dan pemberdayaan dirinya dalam pembangunan ekonomi.

Ciri lain dari ekonomi kerakyatan adalah pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya.

Pemerintah menyadari masih banyak warga ibukota yang hidup dalam lingkaran kemiskinan. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, menumbuhkembangkan dan memperkuat kemampuan dalam rangka pemberdayaan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan kerja, kesempatan berusaha, kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan pelayanan berbagai kebutuhan," ujar Wagub DKI Jakarta.

Dikatakan, berhasilnya program pengentasan/penanggulangan kemiskinan menuntut partisipasi dan keterlibatan semua unsur baik itu pemerintah, bank, perguruan tinggi, LSM dan lainnya sangat diharapkan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

"Belajar dari pengalaman dahulu, Pemprop DKI Jakarta melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat melalui program yang bersentuhan langsung dengan penanggulangan kemiskinan. Antara lain KIP-MHT, Gardu Taskin, IDT, Program In-Gub dan Kep-Gub, Program JPS, Program PDM-DKE,CBEC dan P2KP," tegas Fauzi Bowo.

Selain itu, dalam rangka memperluas jangkauan dan cakupan pembangunan berbasis masyarakat, Pemprop DKI sejak tahun 2001 merancang program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.